5 Penjelasan Mudah Tentang izin BPOM

5 Penjelasan Mudah Tentang izin BPOM

Blog Article

Menurut Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022, setiap pemohon notifikasi hanya dapat mengajukan izin edar untuk satu nama kosmetik, kecuali dalam kasus tertentu seperti dari perusahaan yang berkaitan atau untuk focus on pemasaran yang berbeda.

Penghentian sementara perizinan TKA; diberikan jika TKA tidak memiliki RPTKA yang telah disahkan menteri atau pejabat yang ditunjuk, tidak menunjuk tenaga kerja pendamping, tidak melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping, tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan terhadap tenaga kerja pendamping.

Sistem OSS akan memandu dalam menentukan perizinan tambahan jika barang yang dipilih memerlukan izin khusus.

Proses sertifikasi halal berada di bawah koordinasi BPJPH (di bawah Kementerian Agama), yang bekerja sama dengan LPH sebagai lembaga pemeriksa, dan MUI sebagai pemberi fatwa. Meskipun MUI dulu menjadi pihak utama dalam sertifikasi halal, kini perannya lebih fokus pada pemberian fatwa setelah pemeriksaan dilakukan.

Dengan sistem ini para pelaku usaha dapat mengurus berbagai perizinan usaha, hak kekayaan intelektual dan juga pengurusan bisnis franchise. Berikut adalah prosedur singkat pengurusan izin usaha franchise menggunakan metode OSS :

SIUP adalah izin operasional yang diperuntukan bagi semua perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang perdagangan, seperti menjual barang atau jasa. Surat ini wajib dimiliki oleh para pelaku usaha, dari perorangan, PT, CV, hingga BUMN untuk menjadi bukti bahwa usaha yang dijalankan telah authorized dan sah.

SBU mengatur ruang lingkup pekerjaan konstruksi yang dapat dijalankan serta menentukan skala proyek yang bisa ditangani.

BPOM memastikan bahwa produk tidak mengandung bahan berbahaya, tidak terkontaminasi, dan layak dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Tujuannya adalah melindungi konsumen dari risiko kesehatan akibat produk yang tidak memenuhi standar.

Skema kedua adalah pembuatan kode billing sehubungan dengan pembayaran tagihan atau ketetapan pajak. Tagihan dan ketetapan pajak yang ditujukan untuk wajib pajak bisa diakses melalui Coretax DJP.

ke dalam sistem DJP begitu pembayaran dilakukan juga menjadi permasalahan tersendiri. Hal ini yang coba dijawab dengan adanya Coretax DJP. Sehingga, seharusnya Coretax DJP dapat menjawab permasalahan administrasi perpajakan terkait proses bisnis pembayaran pajak.

Karena dengan adanya pertumbuhan investasi akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang juga sekaligus dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Pendirian usaha klinik bukan hanya soal menyediakan layanan kesehatan, tapi juga memastikan bahwa seluruh aspek legal, teknis, dan administratif dipenuhi. Dengan mengikuti prosedur yang benar—mulai dari perizinan OSS, kelengkapan dokumen tenaga medis, hingga standar fasilitas—Anda tidak hanya membangun bisnis yang sah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata pada sistem kesehatan masyarakat.

” yang sebelumnya sudah common digunakan menjadi pembiasaan menggunaan Coretax DJP. Tidak mengherankan jika wajib pajak banyak terlihat memenuhi kantor pajak. Kantor pajak pun gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait implementasi sistem Coretax DJP ini.

BPOM adalah lembaga resmi pemerintah yang memiliki website otoritas untuk mengeluarkan atau mencabut izin edar produk. Jika suatu produk terbukti berbahaya atau tidak memenuhi ketentuan, BPOM berhak melakukan penarikan dari peredaran.